Blitar – Pelaksanaan Pelatihan Barber Berbasis Kompetensi yang digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar selama 12 hari di Kampung Coklat mendapat sorotan dari Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi (BIDIK) DPD Jawa Timur. Sorotan tersebut bukan pada tujuan pelatihannya, melainkan pada pemilihan lokasi kegiatan dan penggunaan anggaran di tengah kuatnya kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja.
Ketua DPD Ormas BIDIK Jawa Timur Sultan Abimanyu, melalui Sekjen DPD Ormas BIDIK Jawa Timur, Sunyoto mempertanyakan relevansi Kampung Coklat sebagai lokasi pelatihan yang bertujuan menyiapkan 20 tenaga kerja agar memiliki kompetensi di bidang barber. Menurutnya, kegiatan peningkatan keterampilan seharusnya lebih menitikberatkan pada kualitas materi dan praktik, bukan pada penggunaan tempat yang berpotensi membutuhkan biaya sewa lebih besar.
“Kampung Coklat itu tempat wisata. Menurut saya kurang relevan kalau digunakan untuk kegiatan pelatihan seperti ini. Masih banyak tempat lain yang bisa dipakai, termasuk mungkin fasilitas milik pemerintah yang biaya sewanya lebih murah,” ujar Sunyoto.
Sorotan tersebut semakin mengemuka karena pemerintah selama ini terus menggaungkan pentingnya efisiensi anggaran. Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memang menginstruksikan kementerian/lembaga serta kepala daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBN dan APBD. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan belanja yang lebih berkualitas, efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran.
Bahkan, pemerintah menyebut efisiensi sebagai bagian penting dari kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2026 menegaskan pemerintah telah melakukan penghematan anggaran lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama pemerintahannya. Pada Juli 2026, Presiden kembali menegaskan pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Yang menjadi pertanyaan, berapa total biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan selama 12 hari tersebut dan kenapa harus memilih tempat di sana? Kalau ada fasilitas pemerintah yang bisa digunakan dengan biaya lebih murah, tentu itu lebih mencerminkan semangat efisiensi. Yang penting kan bukan tempatnya, tetapi kualitas keterampilan pangkas rambut yang diberikan kepada peserta,” tegas Sunyoto.
Ia menilai, penggunaan anggaran publik harus benar-benar memperhatikan prinsip efektivitas dan manfaat. Menurutnya, apabila terdapat pilihan lokasi dengan biaya lebih rendah namun tetap mampu menunjang proses pelatihan secara maksimal, pilihan tersebut semestinya menjadi pertimbangan utama. Terlebih, pemerintah telah menekankan pentingnya spending better serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
Meski demikian, Sunyoto tidak menampik sisi positif program tersebut. Ia justru mengapresiasi langkah Disnaker Kabupaten Blitar yang memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memperoleh keterampilan dan membuka peluang usaha secara mandiri. “Kami mengapresiasi Disnaker karena sudah membuka kesempatan bagi anak-anak muda untuk memiliki keterampilan dan peluang usaha. Tetapi dari sisi penggunaan anggarannya juga harus transparan dan efisien,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Kabupaten Blitar, Siti Mufidah saat dikonfirmasi di kantornya belum dapat ditemui. Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Disnaker Kabupaten Blitar mengenai alasan pemilihan Kampung Coklat sebagai lokasi pelatihan maupun berapa total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan selama 12 hari tersebut. Konfirmasi dari pihak Disnaker tetap diperlukan agar persoalan ini tidak berhenti pada sorotan, tetapi dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik. (BW)
.
About the Author
