BLITAR – Ketika Wali Kota dan Wakil Wali Kota Berhadapan, Siapa yang Menang? Rakyat Tetap Menunggu Kedamaian
Ada pemandangan yang seharusnya tidak perlu terjadi di sebuah pemerintahan.
Seorang Wakil Wali Kota berdiri di tengah massa, menyuarakan tuntutan di depan kantor pemerintahan yang dipimpin oleh Wali Kota yang menjadi pasangannya dalam menjalankan amanah rakyat.
Pemandangan itu bukan sekadar persoalan aksi demonstrasi.
Lebih jauh dari itu, publik tentu bertanya-tanya:
Apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara dua pemimpin Kota Blitar?
Pada Senin, 7 September 2026, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, yang juga menjabat Plt Ketua KONI Kota Blitar, ikut memimpin aksi insan olahraga yang menuntut kepastian anggaran pembinaan serta persoalan kantor KONI. Sejumlah pemberitaan menyebut tuntutan tersebut berkaitan dengan dana hibah KONI sekitar Rp2,8 miliar.
Yang membuat publik terhenyak bukan semata-mata soal anggaran.
Tetapi karena sosok yang berdiri di depan massa tersebut adalah Wakil Wali Kota.
Sementara yang menjadi sasaran tuntutan adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Wali Kota, pasangan dalam satu pemerintahan.
INI BUKAN LAGI SEKADAR SOAL KONI
Persoalan anggaran bisa dihitung.
Persoalan administrasi bisa diperiksa.
Persoalan legalitas bisa dicari jalan keluarnya.
Tetapi ketika komunikasi antara dua pemimpin mulai tersumbat, yang rusak bukan hanya hubungan pribadi.
Kepercayaan publik ikut dipertaruhkan.
Wali Kota Syauqul Muhibbin kemudian menyampaikan keprihatinannya dan menekankan pentingnya komunikasi serta etika pejabat dalam menyampaikan aspirasi. Di sisi lain, Elim menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya meminta audiensi dan membutuhkan kepastian terkait persoalan olahraga.
Artinya, ada dua versi kepentingan yang sama-sama harus didengar.
Dan justru di sinilah kedewasaan seorang pemimpin diuji.
Bukan ketika semuanya berjalan mulus.
Tetapi ketika terjadi perbedaan.
RAKYAT TIDAK MEMILIH DUA KUBU
Ini yang perlu direnungkan bersama.
Ketika Pilkada selesai, masyarakat tidak memilih Wali Kota untuk kemudian bermusuhan dengan Wakil Wali Kota.
Masyarakat juga tidak memilih Wakil Wali Kota untuk berdiri berseberangan dengan Wali Kota.
Rakyat memilih satu pasangan untuk memimpin satu kota.
Maka jika ada persoalan di dalam pemerintahan, jangan sampai rakyat dipaksa melihat pertarungan antara dua orang yang seharusnya berjalan bersama.
Rakyat tidak membutuhkan siapa yang paling keras.
Rakyat tidak membutuhkan siapa yang paling menang dalam perang opini.
Rakyat hanya membutuhkan satu hal:
PEMERINTAHAN YANG RUKUN DAN BEKERJA.
JANGAN SAMPAI “RUMAH SENDIRI” MENJADI MEDAN PERTARUNGAN
Ada ungkapan yang disampaikan Wali Kota Blitar dalam merespons aksi tersebut: persoalan di lingkungan pemerintahan semestinya dapat dikomunikasikan melalui mekanisme yang ada.
Pesan itu patut direnungkan.
Namun di sisi lain, suara Wakil Wali Kota juga tidak boleh dianggap angin lalu.
Jika benar terdapat persoalan yang telah berulang kali dicoba dikomunikasikan, maka ruang dialog harus dibuka.
Jangan biarkan pintu komunikasi tertutup terlalu lama.
Karena ketika komunikasi tertutup, yang tumbuh adalah prasangka.
Ketika prasangka tumbuh, yang muncul adalah jarak.
Dan ketika jarak semakin lebar, persoalan kecil pun bisa berubah menjadi konflik besar.
CUKUP SUDAH!
Kalau memang ada kesalahan, bicarakan.
Kalau ada prosedur yang belum selesai, selesaikan.
Kalau ada persoalan administrasi, perbaiki.
Kalau ada perbedaan pendapat, duduk bersama.
Kalau ada hati yang terluka, saling memaafkan.
Tidak ada yang kehilangan kehormatan hanya karena meminta maaf.
Tidak ada pemimpin yang menjadi kecil karena mau mengakui kekurangan.
Justru sebaliknya.
Pemimpin yang mampu menurunkan ego demi kepentingan rakyat adalah pemimpin yang besar.
Saatnya berdamai. Saatnya duduk bersama. Saatnya kembali bekerja untuk rakyat.
Karena rakyat tidak pernah meminta pemimpinnya sempurna. Rakyat hanya meminta pemimpinnya mau bersatu demi kepentingan mereka. (Bw)
About the Author
