TULUNGAGUNG – Lagi-lagi anggaran mengendap. Pemkab Tulungagung mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa tahun 2025 mencapai Rp.477.649.573.088. Hampir setengah triliun rupiah yang sudah direncanakan, tapi tak kunjung terserap.
Data itu disampaikan Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (10/07/2026), saat menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Secara angka, pendapatan 2025 justru melebihi target. Dari pagu Rp.2,871 triliun, realisasinya tembus Rp.3,043 triliun atau 105,98 persen. Penerimaan pembiayaan juga 100 persen cair sebesar Rp.336,1 miliar.
Masalahnya ada di belanja. Dari pagu belanja Rp.3,207 triliun, yang terealisasi hanya Rp.2,901 triliun atau 90,47 persen. Pengeluaran pembiayaan bahkan nol rupiah.
Dan biang kerok Silpa terbesar ada di kegiatan fisik.
“Serapan di PUPR tidak maksimal karena kendala administrasi. Jadi harus hati-hati,” tegas Ahmad Baharudin.
Karena Silpa besar bukan barang baru di Tulungagung. Setiap tahun cerita yang sama terulang: proyek mangkrak, lelang telat, berkas administrasi nyangkut, ujung-ujungnya uang kembali ke kas daerah.
Padahal Rp477 miliar itu bisa untuk memperbaiki jalan rusak, membangun pasar yang layak, menambah ruang kelas, atau menghidupkan program UMKM. Bukan untuk “disimpan” lalu dipindah ke tahun depan dengan alasan klasik.
“Karena kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2025. Nanti akan kami lakukan pada tahun 2026,” jelas Plt Bupati.
Janji itu sudah sering didengar. Pertanyaannya: apakah 2026 akan beda?
Tulungagung harus belajar dari masa lalu. Kalau alasan Silpa masih sama, kendalanya masih sama, dan orangnya masih sama, maka hasilnya juga tidak akan beda.
Anggaran itu uang rakyat. Bukan tabungan yang boleh didiamkan. Saat rakyat butuh infrastruktur cepat, birokrasi harusnya yang mengejar, bukan sebaliknya.(dian)
About the Author
