BLITAR — Pemandangan tak biasa terjadi di pusat pemerintahan Kota Blitar, Senin (7/9/2026). Wakil Wali Kota Blitar sekaligus Plt Ketua KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba, justru turun langsung ke jalan dan ikut menyuarakan tuntutan terkait anggaran pembinaan olahraga.
Yang membuat aksi ini semakin menyita perhatian, lokasi demonstrasi berada di depan kantor Wali Kota Blitar—kantor pemerintahan yang menjadi bagian dari lingkungan eksekutif yang dipimpinnya bersama Wali Kota Syauqul Muhibbin alias Mas Ibin.
Aksi tersebut sontak menjadi sorotan. Bukan hanya karena tuntutan pencairan anggaran KONI, tetapi juga karena posisi Elim yang berada di dua sisi sekaligus: sebagai pimpinan eksekutif daerah dan sebagai Plt Ketua KONI.
Situasi itu memunculkan pertanyaan besar di tengah publik: mengapa seorang Wakil Wali Kota harus turun langsung melakukan aksi di depan kantor pemerintahannya sendiri?
Bukan Sekadar Demo, Posisi Elim Jadi Sorotan
Aksi tersebut melibatkan sejumlah cabang olahraga (cabor) serta anggota DPRD Kota Blitar. Mereka mendesak agar anggaran KONI yang telah ditetapkan dapat segera direalisasikan untuk mendukung pembinaan dan persiapan atlet.
Elim dalam orasinya menegaskan bahwa persoalan utama bukan semata-mata mengenai lembaga pengelola olahraga. Menurutnya, yang paling dibutuhkan para atlet dan cabor adalah kepastian anggaran agar program pembinaan tidak tersendat.
Namun, kehadiran Elim di tengah massa aksi membuat persoalan tersebut berkembang menjadi isu politik dan etika pemerintahan.
Sekretaris MAKI Blitar, Maryono Setyo Budi, yang akrab disapa Budi Kempes, menilai langkah tersebut tidak lazim. Sebab, menurutnya, posisi Wakil Wali Kota berbeda dengan masyarakat biasa.
«“Secara politik, posisi Wakil Wali Kota berbeda dengan masyarakat biasa.”»
Budi Kempes menilai keterlibatan pejabat eksekutif dalam aksi yang menyasar institusi pemerintah dapat menimbulkan berbagai tafsir di masyarakat.
Bahkan, aksi tersebut dinilai berpotensi memunculkan persepsi adanya persoalan komunikasi maupun hubungan internal di tubuh Pemerintah Kota Blitar.
Benarkah Ada Keretakan dengan Wali Kota?
Pertanyaan lain pun ikut mencuat: apakah aksi tersebut menjadi tanda hubungan Elim dengan Wali Kota Syauqul Muhibbin mulai memanas.
Budi Kempes sendiri tidak secara langsung menyimpulkan adanya disharmoni antara kedua pimpinan daerah tersebut.
Menurutnya, aksi itu bisa saja murni bentuk keberpihakan Elim terhadap kepentingan olahraga dan para atlet.
Namun, karena Elim merupakan Wakil Wali Kota, setiap langkah politik maupun publik yang dilakukannya otomatis memiliki konsekuensi dan menjadi perhatian masyarakat.
Dengan kata lain, aksi yang mungkin dimaksudkan untuk memperjuangkan kepentingan atlet justru berkembang menjadi tontonan politik yang jauh lebih besar.
Anggaran KONI Jadi Bara di Tengah Pemerintahan
Di sisi lain, tuntutan mengenai anggaran KONI bukan persoalan sepele bagi dunia olahraga.
Para atlet membutuhkan kepastian pembinaan, sementara cabor memiliki program dan target prestasi yang harus dipersiapkan. Ketidakpastian anggaran berpotensi mengganggu berbagai agenda yang telah dirancang.
Karena itu, tekanan agar pemerintah segera memberikan kepastian anggaran semakin menguat.
Persoalannya kini bukan hanya kapan anggaran KONI direalisasikan, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah menjelaskan polemik tersebut kepada publik.
Sebab, ketika seorang Wakil Wali Kota sampai turun langsung ke jalan menyuarakan tuntutan, publik tentu berhak bertanya:
Ada apa sebenarnya di balik polemik anggaran KONI Kota Blitar?
Apakah ini murni perjuangan untuk atlet?
Ataukah ada persoalan komunikasi dan koordinasi di balik panasnya hubungan antara KONI dengan Pemkot Blitar?
Yang jelas, aksi Senin pagi itu telah membuka babak baru. Persoalan anggaran olahraga kini bukan lagi sekadar urusan KONI dan Pemkot, tetapi telah menjadi sorotan publik terhadap wajah pemerintahan Kota Blitar. (BW)
About the Author
