BLITAR – Puluhan anggota Lembaga 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera” kembali menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Blitar. Sekitar 50 peserta mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar pada Kamis (6/8/2026) untuk mengikuti audiensi sekaligus menyampaikan sejumlah aspirasi terkait infrastruktur, fasilitas penerangan jalan, hingga dampak lingkungan akibat aktivitas angkutan tambang pasir.
Audiensi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB tersebut belum menghasilkan keputusan sebagaimana diharapkan. Hal ini disebabkan Bupati Blitar maupun Ketua DPRD Kabupaten Blitar berhalangan hadir karena tengah mengikuti rangkaian kegiatan resmi peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-702. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Staf Ahli Bupati.
Ketua Umum Lembaga 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera”, Rahmat Putra Perdana atau yang akrab disapa Mas Dana, menyampaikan bahwa pihaknya memahami kesibukan kepala daerah dalam agenda pemerintahan. Namun demikian, ia menilai aspirasi masyarakat perlu dibahas langsung bersama Bupati agar menghasilkan keputusan yang lebih pasti dan dapat segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan bukan sekadar keluhan, melainkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat setiap hari. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kerusakan jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Blitar yang dinilai semakin membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila tidak segera diperbaiki.
Selain itu, minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa ruas jalan juga menjadi sorotan karena dinilai meningkatkan risiko kecelakaan serta gangguan keamanan pada malam hari. Lembaga 212 juga menyoroti polusi debu yang diduga berasal dari aktivitas kendaraan pengangkut material tambang pasir. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas warga dan berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat di sepanjang jalur yang dilalui truk angkutan.
“Kami berharap audiensi ini dapat dijadwalkan kembali dengan menghadirkan Bupati Blitar sehingga seluruh aspirasi masyarakat dapat dibahas secara langsung dan menghasilkan langkah nyata. Yang kami perjuangkan adalah kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar,” ujar Mas Dana.
Harapan serupa disampaikan tokoh masyarakat Kabupaten Blitar, Nur Rohim. Ia meminta pemerintah daerah segera menetapkan jadwal pertemuan lanjutan agar komunikasi antara masyarakat dan pemerintah tetap terjaga dengan baik serta tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Menurut Nur Rohim, forum dialog merupakan sarana penting untuk membangun kesepahaman dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian warga.
Sementara itu, Kabid Humas DPP Lembaga 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera”, Robet Avandi, mengusulkan agar audiensi lanjutan dapat dilaksanakan pada Senin, 10 Agustus 2026. Ia menilai waktu tersebut lebih memungkinkan karena rangkaian utama peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar diperkirakan telah selesai, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat hadir.
“Kami berharap pada pertemuan berikutnya Bupati beserta jajaran terkait dapat hadir sehingga pembahasan tidak hanya sebatas menerima aspirasi, tetapi juga menghasilkan solusi konkret beserta tindak lanjut yang jelas,” ungkap Robet.
Audiensi berlangsung sekitar satu setengah jam dalam suasana tertib, aman, dan kondusif. Selama forum berlangsung, seluruh peserta menyampaikan aspirasi secara bergantian, sementara perwakilan Pemerintah Kabupaten Blitar menerima berbagai masukan dari masyarakat.
Melalui audiensi lanjutan yang diharapkan segera terlaksana, Lembaga 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera” berharap terjalin komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat. (BW)
About the Author
